CARIFAKTA.COM,JAKARTA - Komisi III DPR RI menjadwalkan pemanggilan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat kerja bersama Kapolri akan membahas perkembangan penyidikan, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor di balik peristiwa tersebut.
Menurut Habiburokhman, DPR ingin mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai motif dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Agenda pemanggilan ini menjadi perhatian karena kasus dugaan penyadapan melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan kewenangan aparat penegak hukum.
DPR Ingin Mengungkap Dalang Penyadapan
Komisi III DPR menilai pengungkapan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Dalam rapat kerja mendatang, DPR akan meminta penjelasan Kapolri mengenai proses penyidikan, alat bukti yang telah dikumpulkan, serta perkembangan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Pembahasan juga diarahkan untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang memiliki peran dalam dugaan penyadapan tersebut.
Pemanggilan Kapolri dijadwalkan pada 12 November karena DPR baru akan memasuki masa persidangan pada Selasa, 10 November 2026.
Dengan agenda tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai perkembangan perkara yang tengah ditangani kepolisian.
Tiga Perwira Tinggi Polri Telah Ditahan
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya telah menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa tiga perwira tinggi berinisial LSP, AS, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU juga disebut sebagai tersangka dalam perkembangan penyidikan, tetapi belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam dugaan tindakan penyadapan tersebut.
Penting dicatat, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan.
Pemerintah Tegaskan Proses Hukum Harus Sesuai Aturan
Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penjelasannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pemerintah juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak tersangka selama proses penyidikan dan penahanan berlangsung.
Selain penegakan hukum, pemerintah menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan penyadapan oleh lembaga negara.
Langkah tersebut diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan dan prosedur yang telah ditentukan undang-undang.
Kepercayaan Publik terhadap Polri Jadi Sorotan
Kasus ini menjadi ujian bagi institusi kepolisian dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.
Sebagai lembaga penegak hukum, Polri dituntut memastikan setiap proses penyidikan berlangsung objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengungkapan perkara secara terbuka juga penting untuk menghindari munculnya spekulasi mengenai keterlibatan pihak lain maupun motif di balik dugaan penyadapan.
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri pada 12 November mendatang diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai perkembangan kasus tersebut.
Publik kini menantikan hasil penyidikan dan langkah lanjutan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian nasional.
