CARIFAKTA.COM - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.
Pemanggilan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11/2026), setelah Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama yang telah dijadwalkan penyidik.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya rencana pemanggilan ulang tersebut pada Rabu (18/11/2026).
Tri Adhianto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dimintai keterangan mengenai perkara yang berkaitan dengan pengelolaan kerja sama perusahaan daerah di sektor minyak dan gas bumi.
Wali Kota Bekasi Tidak Hadir pada Pemeriksaan Pertama
Pada pemanggilan sebelumnya, Tri Adhianto tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Kejagung dengan alasan memiliki agenda pekerjaan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Alasan ketidakhadiran tersebut disampaikan melalui surat kepada penyidik.
Kejagung kemudian menetapkan jadwal pemeriksaan ulang pada 24 November 2026 guna memperoleh keterangan dari yang bersangkutan.
Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan informasi dan memperkuat alat bukti dalam perkara yang sedang ditangani.
Penyidikan Berkaitan dengan Kerja Sama PT Migas
Kasus yang tengah ditangani Kejagung berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam pelaksanaan kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP.
Perkara tersebut mencakup periode 2009 hingga 2024.
Penyidik mendalami berbagai aspek kerja sama, termasuk mekanisme pengelolaan perusahaan, pelaksanaan kegiatan operasional, serta kemungkinan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara.
Dalam proses penyidikan, Kejagung juga telah meminta keterangan sejumlah pihak yang dianggap mengetahui kegiatan kerja sama tersebut.
Salah satunya adalah seorang pihak dari Foster & Oil Energy Pte. Ltd. yang turut dimintai keterangan oleh penyidik.
Belum Ada Tersangka dalam Perkara Ini
Hingga 18 November 2026, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kerja sama PT Migas Kota Bekasi tersebut.
Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan dokumen untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti yang cukup.
Pemanggilan Wali Kota Bekasi menjadi salah satu bagian dari proses pendalaman perkara.
Namun, status sebagai saksi tidak dapat diartikan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dilakukan berdasarkan alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik Menunggu Perkembangan Penyidikan
Kasus dugaan penyimpangan kerja sama migas ini menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan perusahaan daerah dan hubungan bisnis dengan perusahaan energi nasional.
Transparansi dalam pengelolaan perusahaan milik pemerintah daerah menjadi hal penting untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai aturan.
Masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan pada 24 November 2026 serta perkembangan penyidikan dari Kejaksaan Agung.
Pengusutan perkara tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran.
