CARIFAKTA.COM,DEPOK – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengecam kasus kekerasan terhadap seorang anak berusia 17 tahun di Kota Depok, Jawa Barat. Korban dilaporkan mengalami luka bakar serius hingga 80 persen akibat dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh neneknya.
Arifah meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Arifah, kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Terlebih, keluarga seharusnya menjadi lingkungan pertama yang memberikan perlindungan, rasa aman, dan perhatian kepada anak.
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Berjalan Tegas
Dalam keterangannya pada Sabtu (7/11/2026), Arifah menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak harus mengedepankan keadilan dan perlindungan hak korban.
Ia mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena kekerasan justru diduga terjadi di lingkungan keluarga yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi anak.
Pemerintah berharap aparat terkait dapat menangani perkara secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Perlindungan Korban Harus Menjadi Prioritas
Selain proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat, pemulihan kondisi korban juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Korban kekerasan anak membutuhkan penanganan medis, pendampingan psikologis, serta perlindungan agar tidak mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung.
Pendampingan terhadap korban juga diperlukan untuk memastikan hak-haknya tetap terpenuhi dan kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama.
Masyarakat Diminta Tidak Menormalisasi Kekerasan
Kasus di Depok tersebut kembali mengingatkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
Masyarakat diharapkan tidak menganggap tindakan kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan yang dapat dibenarkan. Setiap bentuk kekerasan terhadap anak perlu mendapat perhatian dan penanganan serius.
Apabila menemukan dugaan kekerasan, masyarakat diimbau melaporkannya kepada pihak berwenang atau layanan perlindungan perempuan dan anak.
Penegakan hukum yang tegas, disertai perlindungan dan pemulihan korban, diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang serta memastikan anak mendapatkan hak atas rasa aman.
