Breaking News

MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pilih Wapres Pengganti Gibran, Prabowo Siapkan Dua Nama

CARIFAKTA.COM – JAKARTA. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026).

Penetapan jadwal sidang ini sekaligus menjadi bagian dari proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, MPR sempat merencanakan sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Namun, jadwal tersebut kemudian diundur satu pekan menjadi 9 Desember 2026 setelah adanya permintaan perubahan dari Presiden Prabowo.

Prabowo Diminta Siapkan Dua Nama Calon

Salah satu tahapan penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden adalah pengajuan dua nama calon oleh Presiden kepada MPR.

Berdasarkan informasi yang disampaikan MPR, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 25 November 2026.

Selanjutnya, MPR akan melakukan proses verifikasi terhadap persyaratan calon sebelum sidang paripurna digelar.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa seluruh tahapan akan dilaksanakan sesuai mekanisme konstitusi dan ketentuan perundang-undangan.

Proses tersebut diharapkan berjalan tertib agar kekosongan jabatan Wakil Presiden dapat segera diselesaikan.

Gibran Resmi Sampaikan Pengunduran Diri

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Kedatangannya bertujuan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, surat tersebut menyatakan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Gibran juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Surat pengunduran diri yang sama sebelumnya juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

MPR Jalankan Mekanisme Konstitusi

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kedua calon tersebut berasal dari pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tidak dilakukan melalui penunjukan sepihak.

Publik Menanti Nama Pengganti Gibran

Perubahan jadwal sidang MPR membuat perhatian publik kini tertuju pada dua nama calon yang akan diajukan Presiden Prabowo.

Sejumlah tokoh politik mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial, tetapi keputusan resmi tetap berada di tangan Presiden sesuai mekanisme yang berlaku.

Masyarakat juga menantikan proses pemilihan berlangsung secara transparan dan sesuai aturan konstitusi.

Pergantian Wakil Presiden menjadi perkembangan penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia periode 2024–2029.

Hasil sidang MPR pada 9 Desember mendatang akan menentukan sosok yang melanjutkan jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa pemerintahan.

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close