CARIFAKTA.COM,JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa penanganan perkara tidak hanya mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, tetapi juga dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Menurut Suyudi, laporan polisi tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana makar dalam perkara tersebut.
Polri Dalami Dugaan Permufakatan Jahat
Kapolri menjelaskan bahwa penyelidikan masih berfokus pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman berbagai tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Ia menegaskan bahwa dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Dengan demikian, penyelidikan dilakukan untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan penyadapan ilegal tersebut.
Proses hukum diharapkan dapat mengungkap secara jelas rangkaian peristiwa, termasuk siapa yang memberikan perintah dan apa tujuan di balik tindakan tersebut.
Komisi III DPR Minta Kasus Diusut dengan Pasal Makar
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya diusut secara menyeluruh, termasuk melalui penerapan pasal-pasal terkait makar apabila unsur pidananya terpenuhi.
Menurut Habiburokhman, perkara tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan pelanggaran terhadap sistem komunikasi elektronik.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh bangsa merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian penegak hukum.
Komisi III DPR juga meminta kepolisian mengungkap seluruh fakta dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam penanganan perkara tersebut.
Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Bukti
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keamanan negara.
Namun, proses penyelidikan tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang sah.
Setiap pihak yang diduga terlibat harus mendapatkan perlakuan sesuai prinsip praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan perkara tanpa terpengaruh spekulasi.
Publik Menanti Hasil Penyelidikan
Penerbitan laporan polisi terkait dugaan makar menambah tahapan penanganan perkara penyadapan ilegal yang kini menjadi perhatian DPR dan masyarakat.
Publik menantikan hasil penyelidikan kepolisian, termasuk pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat serta motif di balik kegiatan penyadapan tersebut.
Penanganan perkara secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
