CARIFAKTA.COM – JAKARTA, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengakhiri misi penjaga perdamaian di wilayah Sahara Barat setelah berlangsung selama 35 tahun. Berakhirnya operasi tersebut memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas keamanan di kawasan Afrika Utara.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan adanya potensi peningkatan ketegangan dan risiko kembali terjadinya permusuhan di wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat perselisihan antara Maroko dan kelompok kemerdekaan Polisario.
Peringatan tersebut disampaikan melalui juru bicara PBB, Stephane Dujarric, pada Minggu (1/11/2026). Guterres meminta seluruh pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi keamanan maupun mengganggu stabilitas kawasan.
Misi yang dikenal dengan nama United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) mulai memasuki tahap penghentian operasional pada 1 November 2026, setelah mandatnya berakhir pada 31 Oktober 2026.
Dewan Keamanan PBB Gagal Memperpanjang Mandat MINURSO
Berakhirnya misi MINURSO tidak terlepas dari perbedaan pandangan di antara anggota Dewan Keamanan PBB.
Dalam pertemuan pada 30 Oktober 2026, Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati dua rancangan resolusi yang berkaitan dengan masa depan misi tersebut.
Rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat memperoleh dukungan 11 anggota, tetapi gagal disahkan setelah Rusia menggunakan hak vetonya. China, Pakistan, dan satu anggota lainnya memilih abstain.
Rancangan alternatif yang diajukan Rusia untuk memperpanjang mandat MINURSO selama satu tahun juga tidak memperoleh dukungan yang cukup. Usulan tersebut hanya mendapatkan tiga suara setuju.
Kegagalan kedua rancangan tersebut membuat mandat MINURSO berakhir sesuai jadwal pada 31 Oktober 2026.
Situasi ini menjadi perkembangan penting dalam hubungan diplomatik internasional, mengingat misi tersebut telah menjadi bagian dari upaya PBB menjaga stabilitas di Sahara Barat sejak 1991.
Konflik Maroko dan Polisario Belum Selesai
MINURSO dibentuk pada 1991 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 690. Misi tersebut awalnya bertujuan membantu proses referendum bagi masyarakat Sahara Barat untuk menentukan masa depan wilayah mereka.
Selain itu, MINURSO memiliki tugas memantau gencatan senjata antara Maroko dan Polisario serta mengawasi perkembangan keamanan di kawasan tersebut.
Namun, referendum yang direncanakan tidak pernah terlaksana akibat perbedaan pandangan mengenai proses dan persyaratan penentuan masa depan wilayah.
Maroko mengusulkan pemberian otonomi luas kepada Sahara Barat dengan tetap berada di bawah kedaulatan Maroko. Sementara itu, Polisario terus memperjuangkan hak masyarakat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri, termasuk kemungkinan membentuk negara merdeka.
Perbedaan kepentingan tersebut membuat penyelesaian konflik berjalan panjang dan belum menghasilkan kesepakatan yang diterima seluruh pihak.
PBB Mulai Menarik Personel dan Peralatan
Setelah mandat MINURSO berakhir, PBB mulai menjalankan tahap likuidasi atau penghentian operasional misi.
Tahapan tersebut mencakup pemulangan peralatan milik negara-negara yang mengirimkan personel penjaga perdamaian serta pengelolaan aset yang dimiliki PBB.
Meski kehadiran pasukan penjaga perdamaian berakhir, PBB menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penyelesaian politik yang adil, bertahan lama, dan dapat diterima seluruh pihak.
Guterres juga menegaskan bahwa berakhirnya misi MINURSO tidak menghilangkan hak masyarakat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Proses diplomasi masih akan dilanjutkan melalui utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sahara Barat, Staffan de Mistura.
Dunia Internasional Pantau Perkembangan Sahara Barat
Berakhirnya MINURSO menjadi tantangan baru bagi komunitas internasional dalam menjaga perdamaian di kawasan Afrika Utara.
Tanpa kehadiran misi penjaga perdamaian seperti sebelumnya, pemantauan situasi keamanan dan upaya mencegah peningkatan konflik membutuhkan perhatian lebih besar dari berbagai pihak.
PBB berharap seluruh pihak tetap mengedepankan jalur diplomasi dan tidak mengambil langkah yang dapat memperburuk keadaan.
Perkembangan Sahara Barat kini menjadi perhatian internasional, terutama terkait masa depan masyarakat setempat, hubungan Maroko dan Polisario, serta upaya mencari penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Berakhirnya misi perdamaian setelah 35 tahun menjadi pengingat bahwa konflik berkepanjangan tidak cukup diselesaikan melalui gencatan senjata, tetapi membutuhkan kesepakatan politik yang adil dan berkelanjutan.
