Breaking News

TTB Ultimatum DPRD Tebing Tinggi: Kawal Pilkepling dan Buka P-APBD 2025, Aksi Digelar 19 Januari

Carifakta.com, Tebing Tinggi. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tebing Tinggi Bergerak (TTB) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Tebing Tinggi pada Senin, 19 Januari 2026. TTB menyebut surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada Polres Tebing Tinggi pada 12 Januari 2026.

Aksi tersebut, menurut TTB, digelar sebagai bentuk protes atas dugaan carut-marut pemilihan kepala lingkungan (kepling) serta indikasi persoalan dalam perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah.

Koordinator TTB, Syafrizal Jufri, menyebut gerakan itu sebagai upaya mengawal demokrasi lokal dan transparansi anggaran. “Kami tidak ingin demokrasi lingkungan dijadikan alat kepentingan.

Pemilihan kepling harus bersih. P-APBD 2025 juga harus dibuka terang-benderang. Ini uang rakyat, bukan milik segelintir orang,” kata Syafrizal saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

TTB juga menyatakan akan mencatat satu per satu anggota DPRD yang hadir dan bersedia menemui massa. Langkah itu disebut sebagai bentuk penilaian publik terhadap keseriusan wakil rakyat merespons tuntutan masyarakat. “Kami akan mencatat siapa anggota DPRD yang hadir, siapa yang menghindar, dan siapa yang memilih bungkam. Rakyat berhak tahu siapa wakilnya yang benar-benar bekerja,” ujarnya.

Selain itu, TTB mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah daerah terkait kebijakan yang mereka nilai bermasalah. “Jika DPRD masih punya nyali dan integritas, gunakan hak interpelasi. Jangan jadi stempel kekuasaan. Diam berarti bersekongkol,” kata Syafrizal.

TTB menegaskan aksi akan dilakukan secara damai namun tegas. Mereka juga menyatakan tidak akan berhenti pada satu kali aksi jika tuntutan tidak ditanggapi secara serius. TTB menyebut kepercayaan publik terhadap DPRD sedang berada pada titik kritis, sehingga tuntutan itu mereka bawa sebagai “peringatan keras” agar pengawasan terhadap demokrasi lingkungan dan anggaran publik berjalan terbuka.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada sejumlah anggota DPRD Kota Tebing Tinggi melalui WhatsApp dan panggilan telepon disebut belum mendapatkan respons. SN

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close