Ribuan korban bencana dari Tapanuli Tengah berjalan kaki mencari bantuan ke Tapanuli Utara, Sumut,
(Foto : Kompas.com)
CARIFAKTA.COM – JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari tujuh kabupaten/kota terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tiga daerah telah mengidentifikasi kebutuhan hunian sementara (huntara) sebagai bagian dari percepatan penanganan bencana.
Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Humbang Hasundutan (Humbahas). Rinciannya, Taput mengusulkan 175 unit huntara, Tapsel 272 unit, dan Humbahas 67 unit.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Taufik, yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (15/12/2025).
“Tapanuli Selatan yang baru hari ini menetapkan ada 272 unit dan sudah melayangkan surat permohonan kepada Menteri PKP per hari ini, dan tentunya akan segera kita tindaklanjuti,” ujar Abdul.
Abdul menjelaskan, Kabupaten Humbahas sebelumnya telah merencanakan relokasi sebanyak 67 unit rumah. Namun, lokasi yang diusulkan berada di Desa Sape Tua dan masih menghadapi persoalan status lahan.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan huntara telah mulai dilakukan sejak 13 Desember 2025. Selain ketiga daerah tersebut, BNPB juga tengah melakukan survei lokasi huntara di Kota Sibolga, tepatnya di wilayah Lobu Pining, untuk memastikan kelayakan lahan relokasi bagi masyarakat terdampak.
“Di Sibolga sedang survei huntara di daerah Lobu Pining untuk relokasi masyarakat yang saat ini kita pastikan kelayakan lahannya,” jelas Abdul.
Selain Sumut, BNPB juga mencatat tiga kabupaten di Provinsi Aceh telah mengusulkan pembangunan huntara, yakni Aceh Tengah, Pidie, dan Gayo Lues.
“Awalnya ada dua kabupaten, Aceh Tengah dan Pidie. Per hari ini bertambah satu kabupaten yaitu Gayo Lues,” ungkap Abdul.
Ia menjelaskan, Kabupaten Gayo Lues telah mengidentifikasi lahan seluas lima hektare yang mencakup 13 titik lokasi di Desa Iyem Beriring, Kecamatan Tripe Jaya, serta lahan PPA di Kecamatan Terangun. Dari jumlah tersebut, dua titik merupakan aset pemerintah daerah, sementara 11 lainnya berasal dari lahan sitaan milik masyarakat.
“Tentu ini akan kita tindaklanjuti dengan pengecekan lapangan dan memastikan status lahan clean and clear, termasuk aspek mitigasi bencana ke depan,” kata Abdul.
Sementara di Kabupaten Pidie, Pemerintah Daerah mengusulkan pembangunan 12 unit huntara di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse. Lahan tersebut merupakan tanah desa dengan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Pidie.
Adapun di Aceh Tengah, terdapat 13 titik usulan lokasi huntara yang tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Linge, Bintang, Lut Tawar, Kebayakan, Ketol, dan Runip. Namun, BNPB mencatat sebagian lokasi masih berada di radius rawan longsor, sehingga memerlukan kajian lanjutan untuk memastikan aspek keselamatan. DB
