 |
| Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution (kiri), Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Pastor Walden Sitanggang (tengah), Ephorus HKPB, Pdt. Dr. Victor Tinambunan (kanan) memberikan keterangan usai rapat di Kantor Gubsu di Jalan Diponegoro, Senin (24/11/2025). ( Foto: KOMPAS.com) |
“Dasar pertimbangan rekomendasi ini, kalau PT TPL tidak ditutup, Sumatera Utara tidak akan pernah tenang. Kami tidak akan pernah hidup tenang,” ujar Victor seusai pertemuan. Ia menilai lebih dari 30 tahun operasional PT TPL telah menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang berkepanjangan.
Victor menegaskan bahwa rekomendasi tersebut harus memiliki diktum jelas mengenai penutupan perusahaan, meski tahapan teknisnya masih dapat dibahas.
“Entah enam bulan, entah tahun depan. Itu lain soal. Intinya harus tutup TPL,” tegasnya. Ia meyakini bahwa dalam jangka panjang, penutupan TPL akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara. “Ekonomi lebih baik, Danau Toba lebih pulih, sungai-sungai hidup kembali.”
Bobby Nasution Siap Teken Rekomendasi Pekan Depan
Gubernur Sumut Bobby Nasution memastikan akan menandatangani surat rekomendasi penutupan PT TPL pada Senin pekan depan, 1 Desember 2025.
“Satu minggu ini kami siapkan semua poinnya. Minggu depan saya teken,” ujar Bobby.
Durasi satu pekan diberikan untuk merumuskan poin-poin yang akan tercantum dalam surat rekomendasi sebelum dikirim ke Pemerintah Pusat. Poin tersebut merupakan hasil diskusi antara Sekber, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Forkopimda.
Bobby menegaskan bahwa rekomendasi tidak boleh disusun sembarangan.
“Tidak bisa asal cabut. Karena ada sektor bisnis menyeluruh. Harus ada pandangan jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk soal tenaga kerja,” jelasnya.
Menurut Bobby, penyampaian data lengkap dan argumentasi komprehensif sangat penting agar Pemerintah Pusat dapat mengambil keputusan secara logis dan bertanggung jawab.
Cerita Masyarakat Adat: Kriminalisasi dan Perampasan Lahan
Dalam rapat tersebut, perwakilan Masyarakat Adat mengisahkan pengalaman kriminalisasi, konflik, serta kerusakan ekologis yang mereka alami selama operasional PT TPL. Pastor Walden menyebutkan bahwa Gubernur menunjukkan sikap positif terhadap penutupan TPL.
“Beliau setuju bahwa PT TPL ditutup atau dicabut izinnya. Ini berita menggembirakan bagi masyarakat di kawasan Danau Toba,” ujarnya.
Pastor Walden mengakui adanya dampak ekonomi dari penutupan perusahaan, namun ia menekankan bahwa masyarakat tetap siap berdiskusi agar transisi berjalan harmonis.
Aksi Ribuan Masyarakat Tekan Pemerintah
Rapat ini berlangsung dua pekan setelah ribuan warga dari Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba, Samosir, Simalungun, dan Dairi melakukan aksi besar di Kantor Gubernur Sumut, Senin (10/11/2025). Massa membawa gondang Batak, ulos, serta berbagai poster bertuliskan tuntutan seperti “Selamatkan Tanah Batak, Tutup TPL”.
Direktur Program KSPPM, Rocky Pasaribu, saat itu menegaskan bahwa masyarakat menginginkan langkah konkret dari Gubernur.
“Kami ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai Gubernur datang menjumpai kami,” tegas Rocky.
Aksi tersebut disebut sebagai wujud perlawanan kolektif masyarakat yang bertahun-tahun mengalami kekerasan, intimidasi, serta perampasan ruang hidup akibat operasional perusahaan. DB
