CARIFAKTA.COM – JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah kementerian. Meski belum mengungkapkan detail penyelidikan, sejumlah saksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah mulai dipanggil.
Dalam dua pekan terakhir, KPK memeriksa dua pejabat BPK yang menjabat sebagai Kepala Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV. Pemeriksaan pertama berlangsung selama delapan jam pada Kamis pekan lalu. Kemudian pada Kamis (20/11/2025), seorang auditor BPK lainnya turut diperiksa oleh penyidik.
Yang menarik, pemeriksaan pada Kamis itu dilakukan langsung di Gedung BPK RI, bukan di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik KPK mendatangi kantor lembaga audit negara yang dipimpin Isma Yatun tersebut untuk melakukan permintaan keterangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap pejabat BPK tersebut. Namun ia enggan menyebutkan detail kasus yang tengah diselidiki.
“Masih di tahap lidik, belum bisa sampaikan,” ujar Budi, Jumat (21/11/2025).
Dua pejabat itu diduga dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian ESDM. Namun KPK belum memastikan keterkaitannya secara resmi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa peningkatan kasus ke tahap penyidikan akan dilakukan apabila tim menemukan alat bukti yang cukup.
“Kami tingkatkan ke penyidikan bila bukti sudah memenuhi,” ujarnya singkat.
Pemanggilan auditor BPK bukan pertama kalinya dilakukan KPK. Lembaga antirasuah sebelumnya juga telah berkali-kali memanggil auditor utama dan pejabat BPK dalam berbagai kasus, termasuk dugaan permainan audit di sejumlah kementerian.
Salah satu yang menjadi sorotan publik ialah auditor berinisial S, yang disebut-sebut beberapa kali dipanggil KPK namun sering mangkir. Ia dipanggil terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemanggilan terjadi pada 30 Oktober 2024, 24 April 2025, dan 4 Agustus 2025, namun tidak seluruhnya dihadiri.
KPK diperkirakan masih akan memeriksa lebih banyak saksi sebelum menentukan arah penyelidikan. Publik kini menunggu transparansi lebih lanjut dari lembaga antikorupsi tersebut. DB
