CARIFAKTA.COM – TEBING TINGGI. Desakan masyarakat agar DPRD Kota Tebing Tinggi membuka ruang pengaduan terkait dugaan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Lingkungan (Pilkepling) mendapat respons resmi dari lembaga legislatif.
Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khadafi Nasution menegaskan pihaknya siap menerima laporan dan pengaduan dari warga maupun calon kepala lingkungan yang merasa dirugikan dalam proses penetapan kepling melalui Panitia Musyawarah (Panmus).
“DPRD Kota Tebing Tinggi membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat atau calon kepling yang merasa dikalahkan secara tidak adil untuk menyampaikan pengaduan,” ujar Sakti Khadafi Nasution, Kamis (25/12/2025).
Ia menyampaikan, menyikapi dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, DPRD Kota Tebing Tinggi akan menggelar rapat internal yang dijadwalkan pada Senin, 29 Desember 2025. Rapat tersebut bertujuan membahas persoalan Pilkepling secara menyeluruh.
“Rapat internal ini untuk melihat sejauh mana persoalan yang terjadi, termasuk dugaan ketidaknetralan oknum Panmus dan lurah sebagaimana disampaikan warga di sejumlah kelurahan,” katanya.
Setelah rapat internal, DPRD berencana memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari lurah, camat, hingga Panmus, guna dimintai penjelasan secara langsung.
“Jika ditemukan persoalan di lapangan, tentu akan kami dalami. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah,” tegasnya.
Sakti menambahkan, DPRD berkomitmen menjaga marwah musyawarah serta memastikan proses Pilkepling berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi warga. DPRD juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing.
Menurut DPRD, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan Pilkepling tidak lagi sebatas polemik administratif, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap praktik demokrasi di tingkat lingkungan.
Sebelumnya, warga di sejumlah kelurahan di Kota Tebing Tinggi menyuarakan keberatan atas proses Pilkepling yang dinilai tidak transparan. Dugaan yang muncul antara lain adanya calon kepling “titipan”, musyawarah yang bersifat formalitas, hingga indikasi penentuan hasil sebelum proses seleksi selesai.
Di beberapa kelurahan, dinamika tersebut bahkan berujung pada aksi keluar forum oleh sejumlah calon. Warga juga menyebut adanya calon yang disarankan oleh oknum tertentu untuk mengundurkan diri atau tidak menghadiri seleksi karena hasil dinilai telah ditentukan Panmus. SRK
