 |
| Ketua KPK Setyo Budiyanto di Benteng Vredeburg,(Foto : Detiknews) |
CARIFAKTA.COM – YOGYAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses penyaluran bantuan bencana di wilayah Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan, baik secara langsung maupun melalui lembaga.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan pihaknya akan menugaskan kedeputian terkait guna melakukan pemantauan dan memastikan transparansi dalam distribusi donasi masyarakat.
“Nanti kami akan menugaskan kedeputian yang terkait, apakah ada korupsi atau pencegahan, untuk melihat supaya jangan sampai berulang ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan,” ujar Setyo di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Setyo menjelaskan bahwa banyaknya pintu dan jalur donasi membuat peluang penyimpangan terbuka lebar. Oleh karena itu, pengawasan dinilai perlu diperkuat sejak awal.
“Permasalahannya ini pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi, ada yang secara langsung, ada yang lewat lembaga yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Di tengah situasi darurat, kata Setyo, pemerintah saat ini memrioritaskan pemulihan korban bencana. Fokus utama adalah mengembalikan kondisi masyarakat yang terdampak.
“Yang pertama dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban. Prioritasnya di situ,” tambahnya.
Terkait dugaan pembalakan liar yang turut memperburuk kondisi bencana di beberapa wilayah Sumatera, Setyo menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Namun, ia memastikan KPK juga memiliki kajian terkait korupsi lingkungan, terutama untuk pencegahan.
“Ada kajian korupsi lingkungan. Itu berada di pencegahan dan monitoring,” tegasnya.
Dengan pengawasan ini, KPK berharap proses penyaluran bantuan dapat berjalan transparan dan tepat sasaran, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi di tengah situasi darurat. DB
