![]() |
| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).(KOMPAS.com) |
“Sekarang ini masih tahap darurat krisis. Yang paling utama itu step-stepnya untuk para korban dulu,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Menurut Tito, fase darurat ini mengutamakan pencarian korban yang belum ditemukan serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi ribuan warga yang mengungsi.
Tito menegaskan, setelah fase darurat, pemerintah akan memulai perbaikan jalan dan jembatan yang rusak atau roboh akibat banjir dan longsor. Proses ini telah berjalan secara paralel di sejumlah titik.
“Infrastruktur dulu, terutama jalan dan jembatan yang roboh atau longsor. Itu sekarang sudah bergerak, berjalan paralel,” katanya.
Pemulihan juga mencakup rumah hunian masyarakat. Rumah yang masih layak akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan dipindahkan ke hunian sementara sebelum hunian tetap disiapkan.
“Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki dan harus dipindahkan ke hunian sementara. Setelah itu baru hunian tetap,” jelas Tito.
Selain hunian, fasilitas publik juga masuk prioritas berikutnya, seperti gedung perkantoran dan fasilitas olahraga.
Pendataan Serentak di Tiga Provinsi
Kemendagri akan melakukan pendataan menyeluruh di tiga provinsi terdampak: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hasil pendataan akan menentukan pembagian penanganan antara pemda, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
“Semua bupati dan wali kota akan mendata mana yang bisa ditangani sendiri, mana yang perlu dibackup provinsi, dan mana yang harus ditangani langsung pemerintah pusat,” tutur Tito.
Data terbaru Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB menunjukkan jumlah korban meninggal mencapai 604 orang, terdiri dari:
-
Sumatera Utara: 283 jiwa
-
Sumatera Barat: 165 jiwa
-
Aceh: 156 jiwa
Ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang di tiga provinsi tersebut. DB
