CARIFAKTA.COM – TEBING TINGGI. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tebing Tinggi, Malik Syahputra Purba, mendesak Wali Kota Tebing Tinggi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Kumpulan Pane (RSKP), termasuk mengganti direktur rumah sakit tersebut.
Desakan itu disampaikan Malik menyusul rangkaian persoalan pelayanan kesehatan yang belakangan mencuat ke publik dan dinilai bertentangan dengan visi serta komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Secara pribadi saya sangat prihatin. Kejadian-kejadian ini jelas bertentangan dengan komitmen dan program kerja wali kota yang selama ini disampaikan kepada publik,” ujar Malik, menjelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD, manajemen RSUD dr. H. Kumpulan Pane, dan Dinas Kesehatan.
Malik menilai persoalan di RSKP tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah teknis semata. Menurutnya, berbagai insiden yang terjadi menunjukkan lemahnya tata kelola dan kepemimpinan rumah sakit, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pasien.
“Kalau sudah menyangkut nyawa dan keselamatan pasien, ini bukan lagi persoalan administratif. Ini masalah serius pada manajemen dan kepemimpinan rumah sakit,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai langkah awal yang harus segera diambil pemerintah daerah adalah mengganti Direktur RSKP dengan figur yang memiliki pengalaman dan rekam jejak kuat di bidang manajemen rumah sakit. Ia menekankan bahwa pembenahan tidak bisa dilakukan setengah-setengah.
“Kami mendorong pergantian direktur dengan sosok yang benar-benar profesional dan berpengalaman. Ini bukan soal jabatan, tapi soal nyawa manusia,” kata Malik.
Menurutnya, perbaikan manajemen merupakan kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan RSKP. Tanpa perubahan di tingkat pimpinan, Malik khawatir persoalan serupa akan terus berulang.
“Manajemen yang baik akan melahirkan pelayanan yang baik. Kalau manajemennya bermasalah, pelayanan kepada masyarakat pasti ikut bermasalah,” ujarnya.
Malik juga memastikan Fraksi Golkar akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi lain agar persoalan pelayanan di RSKP ditindaklanjuti secara serius. Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap RSKP, termasuk laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan penolakan pasien dalam kondisi kritis yang sempat viral di media sosial dan memicu keprihatinan luas. SN
