Aktivitas parkir dan maraknya pedagang di sepanjang pinggiran jalan sekitar Lapangan Merdeka Tebing Tinggi semakin ramai dan menuai sorotan masyarakat. Warga mempertanyakan kejelasan pengelolaan parkir serta pungutan lapak yang dibebankan kepada pedagang kaki lima.
Berdasarkan penuturan warga, sepanjang ruas jalan dari bundaran hingga kawasan SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, terdapat sekitar 10 orang juru parkir yang bertugas pada jam kerja yang telah ditetapkan oleh pihak pemborong parkir. Setoran parkir yang disebutkan bervariasi, mulai dari Rp50 ribu hingga ratusan ribu rupiah per orang, tergantung waktu jaga.
“Kalau dihitung paling kecil saja, Rp50 ribu per juru parkir, dengan 10 orang sudah Rp500 ribu dalam setengah hari. Kalau satu hari penuh bisa mencapai Rp1 juta. Itu hitungan paling kecil,” ujar Wardi salah seorang warga.
Namun yang menjadi pertanyaan publik, lanjut warga, adalah berapa sebenarnya setoran pemborong parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, serta apakah pengelolaannya sudah sesuai aturan.
Selain parkir, warga juga menyoroti pungutan lapak terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang pinggiran jalan kawasan tersebut. Disebutkan, pedagang dikenakan biaya lapak mulai dari Rp200 ribu per bulan.
“Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengutip uang lapak itu dan ke mana disetorkan. Kalau memang masuk ke kas resmi dan dikelola pihak berwenang, tentu tidak masalah. Tapi kalau masuk ke kantong pribadi, ini yang tidak bisa diterima,” ujar warga dengan nada tegas.
Masyarakat meminta Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi pedagang kaki lima dan pengelolaan parkir di kawasan Lapangan Merdeka Tebing Tinggi.
Warga menilai, apabila kawasan tersebut memang difungsikan sebagai area parkir resmi, maka sebaiknya ditata secara terbuka dan transparan. Namun jika digunakan sebagai lokasi berjualan, maka mekanisme pungutan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pedagang kecil jangan terus dibebani. Kalau memang tidak mau ditata dengan adil, lebih baik dijadikan lahan parkir saja,” ungkap warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai mekanisme setoran parkir dan pungutan lapak di kawasan tersebut. PS
