CARIFAKTA.com – Tebing Tinggi
Gelombang protes masyarakat kembali terjadi di Kota Tebing Tinggi. Massa yang mengatasnamakan diri Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Senin (2/2/2026).
Aksi tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum ditangani secara serius, mulai dari birokrasi hingga dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sedikitnya lima tuntutan utama. Salah satunya mendesak penyelesaian sengketa proses pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) yang saat ini masih tertahan di DPRD Tebing Tinggi akibat adanya aduan keberatan dari para calon.
Massa juga menuntut pencopotan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi serta Direktur RSUD Kumpulan Pane yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal.
Selain itu, Rakyat Menggugat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan korupsi pada sejumlah proyek fisik, antara lain pembangunan SD Negeri 163080, pengalihan lahan eks Kejaksaan menjadi halaman Masjid Agung, revitalisasi Pasar Inpres, serta proyek kolam renang yang disebut bermasalah.
Tuntutan lainnya menyasar pengelolaan Rumah Dinas Wali Kota. Massa mendesak dilakukan penyelidikan terhadap belanja rutin, belanja modal, serta pengadaan barang dan jasa yang diduga rawan praktik KKN.
Aksi tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Erwin Damanik. Namun, respons yang disampaikan dinilai belum menjawab substansi tuntutan massa.
Sekda hanya meminta agar seluruh aspirasi disampaikan secara tertulis dan menyarankan pertemuan lanjutan bersama DPRD pada Jumat, 6 Februari 2026.
Sikap tersebut menuai kekecewaan dari peserta aksi. Ketua HIPAKAD, Ucok Nainggolan, menilai Sekda tidak memberikan penjelasan yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Sekda seharusnya bisa memberikan penjelasan secara langsung dan terbuka, bukan hanya meminta surat dan menjadwalkan pertemuan ulang. Ini persoalan serius yang menyangkut uang rakyat,” ujar Ucok di lokasi aksi.
Massa menilai penjadwalan ulang pertemuan tersebut sebagai bentuk penundaan penyelesaian persoalan. Mereka menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menunggu kejelasan sikap Pemko dan DPRD Tebing Tinggi pada pertemuan yang dijadwalkan 6 Februari mendatang.
Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut atas tuntutan dugaan KKN yang disampaikan massa. SN
