Dedi Mulyadi Minta BPK Dalami Audit Kas Pemprov Jabar

Dedi Mulyadi minta BPK periksa kas Pemprov Jabar demi transparansi keuangan dan akuntabilitas publik.

CARIFAKTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan langkah tegas dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pada Jumat (24/10/2025), ia mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk meminta lembaga auditor negara itu melakukan pendalaman terhadap audit kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi sinyal kuat bahwa pengelolaan APBD harus bersih, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dedi menjelaskan, pemeriksaan kas daerah oleh BPK saat ini memang sedang berlangsung sebagai bagian dari audit rutin akhir tahun. Namun, ia menilai perlu ada pendalaman agar tidak ada celah penyimpangan, terutama terkait isu dana APBD yang diduga disimpan dalam bentuk deposito, sebagaimana sempat disinggung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Dedi, audit bukan sekadar soal angka di atas kertas, tapi soal kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. “Audit ini penting untuk memastikan Pemprov Jabar menjalankan keuangannya secara transparan dan akuntabel,” ujarnya di hadapan awak media.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan nantinya akan memperlihatkan sejauh mana Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang sehat. Dengan begitu, publik dapat menilai sendiri apakah belanja pemerintah daerah dilakukan sesuai prinsip efisiensi dan keterbukaan.

Dedi juga menegaskan bahwa hanya dua lembaga yang berwenang memeriksa arus kas daerah, yaitu BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini penting untuk menjaga independensi dan objektivitas hasil audit. “Kalau inspektorat itu internal, tapi BPK dan BPKP adalah lembaga yang bisa memberikan pandangan objektif terhadap kondisi keuangan daerah,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen transparansi, Dedi meminta agar hasil audit belanja Pemprov Jabar segera diumumkan kepada publik. Biasanya, laporan hasil audit BPK dirilis sekitar April tahun berikutnya, namun ia berharap kali ini dapat dipercepat. “Khusus untuk belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, hasil auditnya sebaiknya segera diumumkan agar masyarakat tahu ke mana arah uang daerah digunakan,” katanya.

Langkah ini mendapat perhatian luas karena dinilai sebagai contoh nyata praktik pemerintahan yang terbuka. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi anggaran, tindakan Dedi Mulyadi menjadi dorongan moral bagi kepala daerah lain agar berani membuka ruang pengawasan publik.

Audit terbuka seperti ini juga bisa menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda, terutama Gen Z, tentang pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan keterbukaan data dan laporan keuangan, masyarakat bisa lebih kritis sekaligus lebih percaya terhadap kinerja pemerintah daerah.

Solusi ke depan, Pemprov Jabar dapat mengembangkan dashboard keuangan publik berbasis digital yang menampilkan arus kas, belanja, dan realisasi anggaran secara real-time. Dengan begitu, masyarakat tak perlu menunggu hasil audit tahunan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah.

Langkah proaktif seperti yang dilakukan Dedi Mulyadi memperlihatkan bahwa transparansi bukan sekadar jargon politik, melainkan fondasi kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Transparansi keuangan adalah wujud nyata dari demokrasi yang sehat, di mana setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.