Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda. (Foto.Terusterang.id)
CARIFAKTA.COM – JAKARTA. Kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan BMKG,” ujar Huda, Sabtu (13/12/2025).
Huda menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini, menurutnya, harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir.
“Harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” katanya.
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor.
“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat di wilayah rawan longsor harus mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi korban seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal.
“Early warning harus berbasis kearifan daerah, bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, warga bisa segera mengungsi saat terjadi bencana,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan titik-titik evakuasi di wilayah rawan bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan Basarnas, BNPB, dan BPBD di daerah.
“Kami berharap Basarnas dan BNPB tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan,” pungkas Huda. DB
